Penyelenggara pemilu harus terbebas dari berbagai kepentingan guna menjaga independensi lembaga dalam penyelenggaraan tugasnya. Penyelenggara pemilu harus didasarkan pada asas jujur dan adil (jurdil) serta mandiri. Asas pemilu tersebut harus pula berfungsi dan difungsikan sebagai alat ukur dari dilaksanakannya aturan pemilihan umum atau kepala daerah (pilkada).
Selain jurdil, penyelenggaran pemilu tahun 2024 mendatang diharapkan menjadi ajang lima tahunan yang bermoral dan bermartabat. Hal itulah yang menjadi kesepakatan antara kedua ormas terbesar yakni NU dan Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahldatul Ulama (PBNU) sepakat mendorong semua pihak untuk menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang bermoral dan bermartabat. Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan di Kantor PBNU hari ini, Kamis 25 Mei 2023.
Ketua Umum PP Muhamamdiyah Haedar Nashir mengatakan, kesepakatan tersebut hadir dari harapan bersama agar Pemilu 2024 bisa menjadi pesta demokrasi yang bermartabat. “Ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan tokoh, sehingga kontestasi tidak bersifat politik kekuasaan semata, tapi visi kebangsaan apa yang dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, dan kepemimpinan moral seperti itulah yang kita sepakti,” ucapnya dihadapan para awak media
Ia mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan bisa mengarahkan kontestasi politik dan orang yang teripilih, menjadi pemimpin yang baik. Menurut Haedar, moralitas pemimpin adalah hal yang sangat penting sehingga PP Muhammadiyah dan PBNU turun tangan untuk mewujudkan hal tersebut.
Dan ini sangat krusial, PP Muhammadiyah dan PBNU sebagai kekuatan keagamaan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri.
Hal senada disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyebut masyarakat lebih membutuhkan pemimpin dengan moralitas yang baik. Khususnya terkait dengan isu-isu perpecahan dan polarisasi. Gus Yahya berharap agar politikus tidak memanfaatkan isu tersebut karena jauh dari moral yang baik dan menimbulkan perpecahan. “Itu butuh kepimpinan moral, NU dan Muhammadiyah akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan berikan teladan sikap, meambuat seruan terkait moral,” ucap Gus Yahya.
PBNU dan Muhammadiyah juga sepakat menolak politik identitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Gus Yahya menegaskan bahwa politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial.
“Atau mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya,” jelas Gus Yahya
Karena politik identitas hanya mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial sehingga menjadi berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan. Sebab politik identitas mendorong perpecahan masyarakat. “Maka saya sering katakan, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami nggak mau nanti ada kompetitor (mengatakan) ‘pilih orang NU’. Kita nggak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional,” ucap Gus Yahya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir bersepakat dengan pernyataan Gus Yahya. Prof Haedar menjelaskan primordial yang dimaksud Gus Yahya adalah berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisiasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa pada polarisasi.
Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi,” jelas Prof Haedar. Setelah menjelaskan tentang bahaya politik identitas itu, Prof Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah bersama NU telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas.
Ia mengajak seluruh kontestan politik menjalankan praktik politik yang rasional. “Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan yang ada di dalam koridor demokrasi yang modern,” katanya.
Usai pertemuan, kedua organisasi kemasyarakatan itu juga akan membangun komunikasi dan pertemuan lanjutan untuk membangun strategi bersama dalam memperjuangkan ekonomi yang lebih berkeadilan. (hud)