RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan harlah Muslimat NU yang ke 78 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Jokowi memaparkan sejumlah program pemerintah untuk masyarakat, dari mulai bantuan sosial (bansos) sampai asuransi kesehatan (BPJS).
Kemudian Presiden pun bertanya kepada para peserta harlah terkait penerimaan bansos. “Apakah ibu ibu sudah mendapat bansos atau belum?,” tanya Jokowi.
Secara kompak mayoritas hadirin menjawab belum menerima bansos. “Enggak, enggak,” jawab peserta harlah yang di dominasi Emak-emak tersebut.
Kontan, teriakan kompak dan membahana gemuruh di stadion GBK dari ribuan Emak – emak Muslimat NU membuat Jokowi geleng-geleng dan mengundang tawa para tokoh yang hadir.
Menurut Jokowi bahwa pemerintah berupaya tetap hadir di tengah keterbatasan saat pandemi Covid-19 dan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi dan bantuan sosial sekitar Rp 443 triliun.
“Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun,” jelas Jokowi.
Jokowi menyebut satu per satu nama bansos yang telah dikeluarkan pemerintah dengan angka yang cukup besar.
“Gede sekali (anggarannya), di antaranya untuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan?” tanya Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menyebut beberapa bansos yang telah disalurkan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kemudian Kartu Pintar dan KIP kuliah, siapa yang putra-putrinya merasakan?” tanya Jokowi.
“Enggak,” jawab ibu-ibu dengan jawaban yang sama.
“Yang benar ibu-ibu, ya nanti maju. Kemudian PKH, Kartu Sembako,” sebut Jokowi lagi.
Ibu-ibu Muslimat NU masih memberikan jawaban yang serupa.
Kemudian, Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial memang tidak untuk seluruh penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa.
PKH, misalnya, hanya ditujukan untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo itu berseloroh, Muslimat NU sudah sejahtera.
“Ini tidak semua (diberikan), itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, bukan 280 juta. Kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera,” tuturnya.
“Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus kita terus pertahankan, terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas di 2045,” imbuh Jokowi. (hud).
.