RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Dalam upaya memfasilitasi kenyamanan para pemudik jelang Idul Fitri 1446 H, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan pemanfaatan masjid di sepanjang jalur mudik sebagai posko istirahat yang beroperasi selama 24 jam.
Gagasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (6/3/2025).
Menag Nasaruddin menjelaskan inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di rest area dan SPBU, yang kerap menjadi titik kemacetan selama musim mudik.
“Dengan membuka masjid sebagai tempat istirahat, kami berharap pemudik bisa beristirahat dengan nyaman tanpa harus bergantung pada fasilitas umum yang terbatas,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama https://kemenag.go.id/nasional/mudik-lebaran-2025-menag-usul-masjid-buka-24-jam-sebagai-tempat-istirahat-91qml.
Selain menyediakan tempat istirahat, masjid-masjid tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti toilet bersih, tempat wudhu, serta kemungkinan penyediaan air minum dan makanan untuk berbuka puasa.
“Ini sebagai bentuk pelayanan kepada para pemudik yang membutuhkan tempat singgah yang aman dan nyaman,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Menag menyebut kementerian agama akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Polres/Polsek, DKM Masjid, dan masyarakat setempat.
“Dalam menghadapi arus mudik, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu kebijakan yang akan diusulkan adalah membuka masjid di sepanjang jalur mudik selama 24 jam,” ungkap Menag.
Untuk memudahkan akses, Menag juga mengusulkan pemasangan rambu-rambu petunjuk arah menuju masjid di sepanjang jalur mudik.
“Rambu ini penting agar pemudik tidak kesulitan menemukan lokasi masjid. Misalnya, jika masjid berada agak ke dalam, bisa diberi tanda seperti ‘Masjid 100 meter ke depan’ atau ‘Masjid 20 meter ke kiri’,” jelasnya.
Mengenai teknis pemasangan rambu, Menag menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, seperti kepolisian atau instansi lainnya. “Kami akan memastikan semua detailnya agar kebijakan ini bisa berjalan efektif,” ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kolaborasi antar-kementerian ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam menghadapi arus mudik Lebaran mendatang.
Dengan usulan ini, pemerintah berharap dapat memberikan alternatif layanan yang lebih manusiawi bagi para pemudik, sekaligus mengurangi beban infrastruktur yang kerap menjadi kendala selama musim mudik. (Ekalavya)