RISALAH NU Online, Jakarta – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dana desa.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan di desa, termasuk korupsi, judi online, dan masalah moral seperti miras dan narkoba.
Menteri Desa, Yandri Susanto, menyatakan bahwa kerja sama dengan PBNU akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa.
“Saya haqqul yakin dengan adanya kerja sama dengan PBNU itu, persoalan-persoalan itu bisa kita urai seperti oknum kepala desa pakai dana desa untuk judi online atau kepentingan pribadi bisa kita minimalisir,” ujar Yandri usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Yandri mengungkapkan bahwa penyalahgunaan dana desa telah menjadi masalah serius.
“Berdasarkan evaluasi, banyak oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judi online, ada juga membuat website fiktif dan lain sebagainya. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Selain dengan PBNU, Kemendes PDT juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi kebocoran anggaran. Yandri menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran.
Selain bekerja sama dengan PBNU, Kemendes PDT juga menjalin hal serupa bersama dua instansi lainnya yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain fokus pada pencegahan korupsi, kerja sama ini juga akan mencakup program peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan narkoba, dan penanganan kenakalan remaja.
Yandri menambahkan, “Peningkatan SDM masyarakat desa menjadi faktor utama, terutama dalam menahan laju radikalisme dan penyalahgunaan narkoba.”
Di sisi lain, Yandri juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak terkait dengan efisiensi anggaran di Kemendes.
Evaluasi TPP dilakukan untuk memastikan profesionalitas, terutama terkait oknum yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
“Kalau TPP enggak, TPP insyaallah aman dan tidak ada persoalan. Memang sekarang sedang kami evaluasi dari yang tidak aktif, double job, nyaleg kemarin,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut Ketum PBNU didampingi Ketua PBNU Alissa Wahid, Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, dan Ketum GP Ansor Addin Jauharudin.
Ekalavya