RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait rendahnya partisipasi politik masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli, dalam forum diskusi publik bertema Educating Voters, Enhancing Democracy, Fostering National Unity di Paviliun Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/24).
Prof. Lili mengkhawatirkan kondisi masyarakat pasca-reformasi yang tidak menunjukkan kematangan politik sesuai harapan. “Kenapa kondisi masyarakat seperti ini pasca-reformasi? Bukannya semakin matang, tapi malah menimbulkan persoalan-persoalan kejenuhan yang kemudian menghukum demokrasi ini dan menganggap demokrasi sebagai sumber masalah,” ungkapnya.
Ia menyoroti rendahnya partisipasi politik yang dinilai belum otonom dan berorientasi pada visi serta misi kandidat. Sebaliknya, partisipasi kerap didorong oleh faktor lain seperti uang. “Kalau faktor lain, misalnya karena uang atau sebagainya, nanti ya tidak bermakna partisipasi itu,” katanya.
Prof. Lili juga menyoroti minimnya peran masyarakat sipil dalam memberikan catatan kritis terhadap jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak lalu. “Partisipasi untuk memilih saja rendah, apalagi berpartisipasi dalam bentuk lain, seperti terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau memberikan masukan terhadap kebijakan daerah. Untuk sekadar datang mencoblos saja tidak dilakukan,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, Prof. Lili mengungkapkan pentingnya dilakukan revisi undang-undang pemilu untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi agar lebih bermakna. “Ke depan, saya kira perlu ada penguatan akan peran Bawaslu agar pilkada maupun pemilu serentak ini lebih bermakna,” sarannya.
Forum yang diselenggarakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR tersebut memberikan tiga poin rekomendasi, antara lain mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan kesiagaan pasca pilkada dengan pendekatan humanis dan persuasif, mengajak para calon dan pendukung untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan politik serta membangun daerah dengan semangat persatuan, dan meminta KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi total pelaksanaan pilkada demi memastikan proses yang lebih damai di masa depan.
(Anisa).